waktu

Tanggal

September 2021
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
Agustus 30, 2021 Agustus 31, 2021 September 1, 2021 September 2, 2021 September 3, 2021 September 4, 2021 September 5, 2021
September 6, 2021 September 7, 2021 September 8, 2021 September 9, 2021 September 10, 2021 September 11, 2021 September 12, 2021
September 13, 2021 September 14, 2021 September 15, 2021 September 16, 2021 September 17, 2021 September 18, 2021 September 19, 2021
September 20, 2021 September 21, 2021 September 22, 2021 September 23, 2021 September 24, 2021 September 25, 2021 September 26, 2021
September 27, 2021 September 28, 2021 September 29, 2021 September 30, 2021 Oktober 1, 2021 Oktober 2, 2021 Oktober 3, 2021

pengunjung

Pengunjung online : 0

Pengunjung hari ini : 29

Pengunjung kemarin : 14

Pengunjung minggu ini : 177

Total Pengunjung : 30216

Evaluasi Dana Desa Dimulai, Diawali Aceh Tamiang dan Berakhir di Sabang

BANDA ACEH – Evaluasi pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program Bereh (Bersih Rapi Estetis Hijau) dimulai. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr Taqwallah MKes bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, Azhari, melakukan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota, yang dimulai dari Aceh Tamiang, Kamis (5/12/2019).

“Kunjungan lapangan ini kita mulai dari Aceh Tamiang dan akan berakhir di Sabang,” kata Azhari kepada Serambi, Kamis kemarin.

Ia menjelaskan, target kunjungan lapangan ini adalah percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa 2019, percepatan penetapan APBG 2020 paling lambat Desember 2019, memastikan APBG 2020 sesuai prioritas yang antara lain untuk penanggulangan kemiskinan, stunting dan pencegahan narkoba. “Target berikutnya adalah mengefektifkan peran tenaga pendamping desa,” ucap Azhari.

Dalam kunjungan ke Aceh Tamiang kemarin, pertemuan dilangsungkan di Gedung DPRK Aceh Tamiang dan diikuti oleh 700-an peserta. Hadir antara lain Sekda Aceh Tamiang, Kepala DPMG Aceh Tamiang, Camat, Datok Penghulu, Tuha Peut, Direktur Bumdes, dan para pendamping desa. Usai pertemuan, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan melihat produk Bumdes dan Gerakan Bereh ke SMA, Kantor Camat, dan Puskesmas.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Aceh Taqwallah selaku narasumber utama mengingatkan agar dana desa dapat sepenuhnya beredar di gampong dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat gampong. Sampai saat ini, dia sebutkan, masih ada tujuh desa lagi yang belum menerima dana desa 2019.

“Saya turut berduka cita. Untuk itu kami meminta kepada aparatur desa agar segera bermufakat dan penuhi syaratnya agar dana desa segera bisa dimanfaatkan untuk pembangunan gampong,” harap Taqwallah.

Usai melakukan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan Bumdes dan kegiatan Bereh pada kantor camat, Puskesmas dan SMA, Sekda dan Kepala DPMG Aceh juga melakukan pertemuan evaluasi di Kota Langsa yang diikuti sekitar 400 peserta. “Insya Allah besok (hari ini) kegiatan evaluasi dilanjutkan ke Kabupaten Aceh Timur dan Kota Lhokseumawe,” imbuh Azhari.

Kepala DPMKPPKB Aceh Tamiang, Tri Kurniawan maupun Kepala DPMG Kota Langsa, Al Azmi sepakat dengan Sekda Aceh untuk mempercepat penetapan APBDes 2020 paling lambat akhir Desember 2019 sehingga penyaluran dana desa tahap I 2020 bisa disalurkan oleh Kementerian Keuangan pada Januari 2020.

“Harapan ini merupakan suatu upaya bersama yang perlu mendapat dukungan semua pihak agar pengelolaan dana desa 2020 memiliki cukup waktu sehingga resiko permasalahan semakin kecil,” demikian Azhari.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Azhari, juga memaparkan bahwa dana desa merupakan masa depan gampong. Namun untuk itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah dalam hal penggunaan.

“Dana desa harus digunakan sepenuhnya untuk percepatan pembangunan gampong, dimulai dengan upaya perencanaanAPBDes tepat waktu, yaitu paling lambat Desember 2019,” kata Azhari di hadapan peserta yang hadir di gedung DPRK Aceh Tamiang, Kamis (5/12/2019).

Azhari juga meminta agar APBDes 2020 harus mengakomodir beberapa prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendes PDT dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019. Antara lain; upaya penurunan kemiskinan, stunting, pencegahan narkoba, dan lain-lain.

Azhari juga menyampaikan, salah satu syarat penetapan APBDes tepat waktu diperlukan upaya percepatan penetapan peraturan bupati atau peraturan wali kota (perbub/perwal) tentang rincian dana desa per desa 2020 dan prioritas penggunaannya dari masing-masing kabupaten/kota.

Sebagai gambaran ia menyebutkan, sejak tahun pertama prorgam dana desa digulirkan (2015) hingga tahun 2019, total dana desa yang sudah dikucurkan ke Aceh mencapai Rp 19,9 triliun. Tahun 2020, dana desa yang diterima Aceh bertambah lagi menjadi Rp 5,05 triliun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp 4,9 triliun.

Oleh karena itu, Kepala DPMG Aceh ini meminta kepada seluruh tenaga pendamping agar all-out (total) mendampingi dan memfasilitasi aparatur desa dalam proses percepatan penetapan APBDes 2020. Sehingga tujuan dana desa untuk mewujudkan gampong yang mandiri dan rakyat sejahtera bisa segera dirasakan. “Bila ini terjadi, maka baru bisa kita sebutkan dana desa merupakan masa depan gampong,” tutup Azhari. (yos)

Editor: bakri

Sumber : aceh.tribunnews.com